PT Brayan Bumi Banyumas (Persero) adalah Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) yang bergerak di bidang usaha umum pada jasa keuangan, pertanian, pengangkutan dan distribusi, perdagangan serta kontruksi/pembangunan (General Contractor).
Pada tanggal 12 Oktober 2017, sebagai Investment and Strategic Holding nama Perusahaan resmi menjadi PT Brayan Bumi Banyumas (Persero)
Salah satu harapan yang dimandatkan melalui UU Desa adalah kemandirian desa. Pada saatnya desa harus bisa membiayai sendiri segala urusan rumah tangganya.
Desa yang mandiri tidak lagi terlalu mengharapkan bantuan dari pihak lain. Ketergantungan desa dengan supra desa mestinya dihilangkan. Pola hubungan bukan lagi siapa memberi siapa menerima, tapi kerjasama dan sama-sama kerja.
Sinergi.
Kemandirian ini sangat dimungkinkan dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan atau Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma).
Hasil usaha dari kedua lembaga ini diharapkan mampu menopang seluruh pembiayaan yang dibutuhkan oleh desa. Jika ini terjadi, ketergantungan akan supra desa menjadi berkurang. Beban pemerintah terhadap masyarakat desa pun akan terkurangi.
Sayangnya itu belum terjadi. Masih banyak desa yang sibuk berkutat dengan urusan lain. Porsi dana untuk pembangunan fisik masih mendominasi. Sebagian diinvestasikan untuk peningkatan kapasitas masyarakat. Baru sebagian kecil yang menginvestasikan modalnya di BUMDes. Itu pun nominalnya masih sedikit.
Kesadaran akan kemandirian belum terbangun. Mereka masih senang menerima dan menghabiskannya. Rencana kegiatan pembangunan dalam RPJMDes dan RKP masih cenderung kegiatan yang habis pakai. Sepertinya belum tergugah untuk menginvestasikan pada kegiatan-kegiatan yang produktif.
Sumber: https://www.kikis.id/ (Selasa, 16 Agustus 2016)
Kehadiran BUMDesa di seluruh peloksok Tanah Air memang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, jangan sampai menjadi ‘BUMDesa Bubble’
jika BUMDesa hanya menggarap usaha-usaha yang sudah digarap masyarakat desa, maka BUMDesa hanya menjadi predator terhadap usaha yang sudah berjalan di tengah-tengah masyarakat itu.
Erani mencontohkan, ada BUMDesa yang melakukan usaha penyewaan tenda hajatan. Padahal usaha seperti itu sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Pada akhirnya, usaha masyarakat akan mati dan BUMDesa akan menjadi musuh masyarakat.
“Seharusnya BUMDesa memasuki lima sektor usaha, yakni pengelolaan sumber daya alam, produksi hulu, distribusi, jasa keuangan, dan sektor pelayanan publik,”
Begitu juga dengan sektor produksi hulu. BUMDesa bisa mengolah hasil-hasil pertanian, perkebunan, maupun peternakan menjadi produksi olahan.
Misalnya, hasil pertanian kopi. Selama ini, masih banyak petani yang hanya menjual biji kopi. Padahal, jika kopi itu diolah menjadi bubuk kopi yang dikemas dengan baik, maka hasilnya akan jauh lebih menguntungkan.
“BUMDesa juga bisa mengelola kedai kopi yang representatif, seperti halnya cafe-cafe. Kenapa tidak, BUMDesa bisa saja membuka gerai kopi sekelas Starbucks di tempat-tempat strategis, seperti di terminal, stasiun, mall, dan lain-lain,” tandasnya.
Sumber: http://beritatrans.com/ (Sabtu, 6 Agustus 2016)
SUB PORTAL ANGGOTA HOLDING
