Profil

BKPMDesa (Badan Koordinasi Penanaman Modal Desa) merupakan Lembaga Non Pemerintah Antar Desa yang bertugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Sebagai penghubung utama antara dunia usaha dan pemerintah desa, BKPMDesa diberi mandat untuk mendorong investasi langsung, baik dari dalam desa maupun luar desa, melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif.

BKPMDesa diinisiasi menjadi lembaga penghubung bersama bagi desa-desa, maka sasaran lembaga ini tidak hanya untuk meningkatkan investasi yang lebih besar bagi desa-desa saja, namun juga untuk mendapatkan investasi berkualitas yang dapat menggerakkan perekonomian antar desa dan menyerap banyak tenaga kerja.

Visi & Misi

  1. Membangun tata kelola kelembagaan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
  2. Memperkuat kawasan perdesaan dan antar desa dalam kerangka negara kesatuan
  3. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
  4. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar lokal dan nasional
  5. Mewujudkan kemandirian ekonomi perdesaan

Tugas Pokok & Fungsi

Tugas Pokok BKPMDesa

Melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal antar desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi BKPMDesa:

  1. Pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal desa
  2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan desa di bidang penanaman modal
  3. Pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal
  4. Penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan pelayanan penanaman modal
  5. Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di desa dengan memberdayakan BUMDesa
  6. Pembuatan peta penanaman modal di desa
  7. Koordinasi pelaksanaan promosi serta kerjasama penanaman modal
  8. Pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal. antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal
  9. Pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal
  10. Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu
  11. Koordinasi penanam modal oleh dan antar desa yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayahnya
  12. Pemberian pelayanan, perbantuan perizinan dan fasilitas penanaman modal
  13. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum pada BUMDesa di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksanaan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kehumasan, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga; dan
  14. Pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Peta Arah Strategis

Promosi investasi merupakan bagian penting dari roadmap strategi investasi BKPMDesa. Untuk tujuan tersebut, perlu melalui beberapa tahapan, sebagai berikut:

  1. Fokus dalam jangka pendek adalah meningkatkan efisiensi investasi di antar desa. Hal ini mencakup optimalisasi sumber daya alam sebagai katalisator yang dapat menciptakan momentum yang diperlukan untuk melaksanakan program-program menuju pembangunan ekonomi yang lebih besar.
  2. Penyaluran investasi ke arah kebutuhan infrastruktur keras maupun lunak. Yang dimaksud dengan infrastruktur keras meliputi jalan raya, pertanian, peternakan dan kapasitas pembangkit listrik terbarukan, sedangkan infrastruktur lunak mencakup antara lain jaringan komunikasi, pelayanan kesehatan dan pendidikan.
  3. Membangun landasan untuk industrialisasi skala desa. Hal ini menuntut adanya investasi di bidang SDM secara terus menerus untuk menciptakan angkatan kerja yang berpendidikan dan berkemampuan tinggi. Pelaksanaan prakarsa PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk menunjang upaya industrialisasi skala desa.
  4. Mendukung pembentukan ekonomi berbasis pengetahuan dengan mengembangkan lebih lanjut angkatan kerja berpendidikan yang dapat bersaing secara global. Pada tahap ini, BKPMDesa akan berupaya untuk terus menguatkan perannya sebagai advokat kebijakan investasi dan penghubung antara investor dengan pemerintah, baik untuk modal lokal maupun domestik.

Struktur Organisasi

Mr. A

Mr. A

Kepala

Mr. A

Mr. A

Sekretaris Utama

Mr. A

Mr. A

Komite Investasi

Mr. A

Mr. A

Kepala Staf

Mr. A

Mr. A

Staf Bidang Pengelolaan Data dan Informasi

Mr. A

Mr. A

Staf Bidang Pendidikan Pelatihan

Mr. A

Mr. A

Staf Bidang Bantuan Hukum

Mr. A

Mr. A

Direktur Bidang Perencanaan Penanaman Modal

Mr. A

Mr. A

Direktur Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Mr. A

Mr. A

Direktur Bidang Promosi Penanaman Modal

Mr. A

Mr. A

Direktur Bidang Pelayanan Penanaman Modal

Mr. A

Mr. A

Direktur Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Mr. A

Mr. A

Direktur Bidang Kerjasama Penanaman Modal

Bidang tugas: Koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal
Dasar hukum: Peraturan Bersama Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2019

Peluang Bisnis

 

 

Sektor pertanian merupakan salah satu tulang punggung dalam pembangunan perekonomian desa. Selain mampu menyerap tenaga kerja, sektor pertanian juga berperan penting dalam pembentukan PDB, penerimaan devisa, penyediaan pangan, pengentasan kemiskinan, perbaikan pendapatan masyarakat, bahkan pembentuk budaya bangsa dan penyeimbang ekosistem.

Salah satu hal penting dalam sektor pertanian merupakan sektor pangan. Ketersediaan pangan menjadi sangat penting seiring dengan tingkat pertumbuhan masyarakat Indonesia saat ini. Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 257,9 juta jiwa. Jumlah ini menuntut ketersediaan dan ketahanan pangan yang besar untuk dipenuhi. Oleh karena itu, dalam upaya mengatasi persoalan pangan ini, investasi sektor pangan perlu untuk ditingkatkan.

Realisasi investasi di sektor pangan mengalami tren yang positif. Hal ini akan terus didukung oleh pemerintah untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian melalui investasi pada rantai pasok dan modernisasi alat-alat pertanian. Diharapkan dengan menguatkan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) akan meningkat.

 

Produktivitas industri manufaktur skala besar dan kecil terus tumbuh. Industri manufaktur di Indonesia masih menunjukkan kinerja yang positif sepanjang triwulan II tahun 2019. Hal ini tercermin pada peningkatan produktivitas industri manufaktur baik skala besar dan sedang maupun yang mikro dan kecil.

Pemerintah terus menggenjot kapasitas produksi industri manufaktur agar dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik, bahkan mampu mengisi permintaan pasar ekspor. Untuk itu, guna menjaga keberlangsungan produktivitas tersebut, pemerintah telah berupaya menjaga ketersediaan bahan baku dan energi yang dibutuhkan oleh industri.

Ketersediaan bahan baku serta harga energi yang kompetitif seperti gas dan listrik, serta kelancaran arus logistik menjadi faktor yang penting untuk memacu daya saing industri. 

 

Potensi wisata desa tengah didorong untuk dapat membangkitkan kedatangan wisatawan ke desa yang telah memulai mempercantik desanya dengan berbagai daya tarik dan diramu sehingga desa menjadi kunjungan destinasi wisata.

Presiden Joko Widodo mengarahkan agar mendorong supaya wisata desa-desa dikembangkan namun bukan Kementerian Desa saja yang mengerjakannya. Karena selama ini sekarang masyarakat kita perlu banyak ruang publik untuk bisa membawa keluarga, tidak saja pariwisata yang serius, dalam skala desa banyak kebutuhannya.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes) mengatakan Potensi wisata desa telah beragam. Ada yang cuma hanya sekedar trekking di persawahan dikombinasikan dengan makanan tradisional di sawung-sawung, sudah cukup untuk bisa mengundang para wisatawan.

“Tapi ada yang sudah advance mereka sudah punya banyak fasilitas, misalnya punya home stay, pemasukan mereka juga sudah miliaran, artinya kenapa pemerintah mendorong desa wisata? Karena dana desa sudah cukup besar, dan harapannya bagaimana supaya desa bisa dimanfaatkan, di salah desa di kota Batu, uang di desa itu sudah empat miliar, bayangkan… dan mereka mengakui bagaimana mengembangkan konten-konten kreatif untuk pengembangan desa wisata, jadi saya rasa potensinya sangat besar, dalam diskusi “Mengembangkan Potensi Wisata dari Desa”.

Desa Didorong untuk Ciptakan Sumber Listrik Alternatif. Kebutuhan energi listrik masih menjadi salah satu masalah serius di kawasan perdesaan. Untuk mengatasi hal itu, limbah pabrik pengolahan sawit (biomassa) bisa menjadi alternatif sumber energi dan sumber material maju.

Berdasarkan data dari Kemendes PDTT, pada tahun 2018 terdapat 2.288 desa yang belum teraliri listrik di seluruh Indonesia. Ribuan desa itu tersebar di pulau Sumatera sebanyak 140 desa, Jawa 1 desa, Nusa Tenggara 95 desa, Kalimantan 82 desa, Sulawesi 15 desa, Kepulauan Maluku 20 desa dan Papua 1.935 desa.

PLN memiliki keterbatasan dalam memenuhi energi listrik terutama di wilayah yang akses geografinya sulit. Kemendesa sangat mengapresiasi inovasi pengembangan energi alternatif hasil penelitian perguruan tinggi maupun inovator lainnya di masyarakat luas.

Pemerintah telah mengesahkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) periode 2017-2026 melalui Kepmen ESDM No. 1415 K/20/MEM/2017 tanggal 29 Maret 2017. Dalam RUPTL sepuluh tahun ke depan ini, total pembangkit direncanakan 77,9 GW, transmisi 67.627 km, dan Gardu Induk 165.231 MVA.

RUPTL 2017-2026 juga akan mengembangkan pembangkit Energi Baru Terbarukan dalam rangka mencapai bauran energi primer yang optimal pada tahun 2025 sepanjang memenuhi tingkat keekonomian, sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga ditingkatkan pada penyediaan barang dan jasa untuk proyek-proyek pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi, di samping peningkatan efisiensi pengadaan energi primer.

Pengembangan Masyarakat Desa Di Revolusi Industri 4.0.

Kini, revolusi industri mengalami puncaknya saat ini dengan lahirnya teknologi digital yang berdampak masif terhadap hidup manusia di seluruh dunia. Revolusi industri terkini atau generasi keempat mendorong sistem otomatisasi di dalam semua proses aktivitas. Teknologi internet telah menjadi basis bagi transaksi perdagangan secara online.

Pendekatan seorang perencana dalam mengenalkan revolusi industri 4.0 untuk pengembangan komunitas masyarakat desa yaitu dapat dilakukan dengan pendekatan profesional. Adapun penerapan model pengembangan masyarakat, dapat dilakukan dengan menerapkan model pengembangan masyarakat lokal yaitu setiap anggota bertanggung jawab mementukan tujuan dan strategis untuk mencapai tujuan.

Manfaat dari pengembangan desa dengan mengikuti perkembangan revolusi ini adalah dapat mengembangkan potensi yang ada di desa dan dapat mempromosikan suatu kawasan tertentu. Selain itu, manfaat lainnya adalah dapat menekan biaya produksi lebih murah karena ada beberapa pekerjaan yang digantikan oleh teknologi sehingga mau tidak mau harus mengurangi jumlah pekerja.

Pengembangan sektor manufaktur dengan platform digital menjadi penting seiring kemajuan teknologi terkini dan berjalannnya era industri. Hal ini terlihat dari langkah Pemerintah menargetkan Indonesia menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di ASEAN pada tahun 2020.

Terlepas dari pembangunan infrastruktur yang belum merata, industri ekonomi digital di Indonesia dapat dikatakan sangat menggeliat. Tumbuh pesatnya berbagai perusahaan rintisan (start-up) yang berbasis aplikasi menjadi penanda akan hal tersebut. Saat ini Pemerintah memberikan peluang kepada investor untuk turut serta mendorong sektor digital di Indonesia, dimana sektor industri digital seperti e-commerce, web portal, dll, menjadi lebih terbuka untuk investasi asing.

 

Peta sumatera
Gambaran

Sumatera adalah pulau terbesar keenam di dunia dengan luas 473.481 km². Pulau Sumatera merupakan penyumbang ekonomi terbesar kedua Indonesia setelah Pulau Jawa. Hasil-hasil utama Pulau Sumatera ialah kelapa sawit, karet, hasil kayu, minyak bumi, timah, bauksit, batu bara dan gas alam. Mayoritas industri di Pulau Sumatera merupakan industri pengolahan hasil bumi, terutama kelapa sawit yang banyak terkonsentrasi di Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Riau, dan Sumatera Utara. Di sisi akses transportasi, Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara sedang disiapkan untuk menjadi hub internasional di sisi barat Indonesia.

 

Provinsi
  •  Aceh
  •  Sumatera Utara
  •  Sumatera Barat
  •  Riau
  •  Jambi
  •  Sumatera Selatan
  •  Bengkulu
  •  Lampung
  •  Bangka-Belitung
  •  Kep. Riau
    Peta Jawa
    Gambaran

    Jawa adalah pulau dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Ibukota Indonesia, Jakarta terletak di Pulau Jawa. Pulau Jawa hingga saat ini masih menjadi pusat ekonomi Indonesia, didukung oleh kawasan industri yang berkembang di sepanjang Pantai Utara Jawa, terutama daerah Cilegon (Banten), Tangerang (Banten), Bekasi (Jawa Barat), Karawang (Jawa Barat), Gresik (Jawa Timur), dan Sidoarjo (Jawa Timur). Selain industri, perekonomian di Pulau Jawa juga didukung sektor pertanian dan perkebunan yang memiliki porsi 47% dari produksi national. Sektor perdagangan dan jasa juga mendukung pertumbuhan ekonomi di Jawa.

     

    Provinsi
grafik EODB

“Indonesia telah menunjukkan prestasi yang progresif di tahun-tahun sebelumnya.

Ease of Doing Business Index adalah sebuah indeks yang dibuat oleh Bank Dunia untuk melakukan penentuan peringkat kemudahan berbisnis di sebuah negara. Pemerintah Indonesia sendiri berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan serta tata kelola yang ada dan terus melakukan perbaikan di setiap indikator yang menjadi prioritas. Indonesia terus menunjukkan prestasinya dalam memperoleh predikat sebagai negara yang ramah untuk berbisnis. Hal ini terlihat dari peringkat Ease of Doing Business (EODB) Indonesia yang terus membaik. Pada 2018, tercatat EODB Indonesia berada di peringkat 72 dunia. Tujuan penilaian tersebut adalah untuk memberikan dasar yang objektif kepada para pelaku pasar tentang kemudahan berusaha di suatu negara.

Indikator penilaian dalam EODB

  1. Pengurusan berbagai perizinan yang perlu dilakukan untuk memulai usaha.
  2. Izin mendirikan bangunan untuk kegiatan usaha.
  3. Pendaftaran tanah sebagai kepastian dan perlindungan hukum pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain.
  4. Pembayaran dan jumlah pajak kepada perusahaan sesuai aturan perpajakan yang berlaku.
  5. Hak legal peminjam dan pemberi pinjaman terkait dengan transaksi yang dijamin dan kedalaman informasi kredit.
  6. Biaya dan waktu dalam penyelesaian perselisihan perdagangan dan kualitas proses hukum.
  7. Perihal prosedur, waktu dan biaya dalam memperoleh koneksi jaringan listrik, pengadaan listrik yang baik, dan biaya konsumsi listrik.
  8. Kemudahan dalam mengekspor barang dari perusahaan yang memiliki keunggulan komperatif dan impor suku cadang.
  9. Kemudahan dalam tingkat pemulihan dalam hal kebangkrutan komersial dan kekuatan kerangka hukum kepailitan.
  10. Perlindungan bagi pemegang saham minoritas di suatu negara.

Dengan penilaian-penilaian tersebut, indeks EODB di Indonesia sejatinya terus naik secara signifikan. Pasalnya di 2008, indeks kemudahan berbisnis di Indonesia hanya menempati posisi ke-129 dunia. Peringkat Indonesia terus naik secara progresif hingga bisa menduduki posisi ke-72 pada 2018. Posisi ini bahkan melompat jauh dibandingkan peringkat di 2017, di mana EODB Indonesia berada di peringkat 91 dunia.